IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI DAERAH DI KABUPATEN LAMONGAN

Abstrak

Reformasi birokrasi merupakan agenda krusial bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan reformasi birokrasi di Kabupaten Lamongan, mengevaluasi perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahunan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi capaian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis data sekunder yang berasal dari dokumen resmi seperti Peraturan Bupati dan laporan evaluasi, serta didukung oleh berita dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Lamongan telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam capaian Indeks Reformasi Birokrasi, khususnya dari skor 75,89 dengan predikat BB pada tahun 2023 menjadi skor 86,48 dengan predikat A pada tahun 2024. Peningkatan ini didukung oleh implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi 2021-2025, perbaikan berkelanjutan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang konsisten meraih predikat A, serta berbagai inovasi pelayanan publik yang diakui di tingkat regional maupun nasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan reformasi birokrasi di Kabupaten Lamongan berjalan secara progresif dan menunjukkan komitmen yang kuat, namun tetap memerlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola serta memastikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.