ANALISIS POTENSI DAN STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN LAMONGAN

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dinamika transformasi struktur fiskal daerah serta merumuskan strategi akselerasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan dalam menghadapi fase transisi implementasi Undang-Undang HKPD. Latar belakang studi ini dipicu oleh fenomena pemulihan ekonomi daerah yang solid, ditandai dengan laju pertumbuhan 4,81% dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,90 pada tahun 2024, namun di sisi lain daerah dihadapkan pada tantangan volatilitas kemandirian fiskal akibat perubahan regulasi pusat. Menggunakan pendekatan mixed-methods, penelitian ini mengombinasikan analisis kuantitatif terhadap data runtun waktu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode 2020-2024 dengan analisis kualitatif melalui Focus Group Discussion (FGD). Pemetaan potensi dilakukan menggunakan instrumen Matriks Overlay yang membagi kinerja penerimaan ke dalam empat kuadran strategis (Prime, Potential, Developing, Underdeveloped). Hasil penelitian menyingkap adanya pergeseran fundamental dalam postur PAD tahun 2024, di mana Retribusi Daerah melonjak mendominasi kontribusi hingga 63,28% sebagai dampak administratif reklasifikasi pendapatan BLUD dan Kapitasi JKN. Secara spesifik, analisis Matriks Overlay mengonfirmasi bahwa Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan PBB-P2 konsisten sebagai penyangga likuiditas utama (Prime). Sementara itu, Pajak Air Tanah menunjukkan kinerja agresif dengan pertumbuhan 35,99% berkat modernisasi alat ukur. Sebaliknya, penelitian mengidentifikasi inefisiensi struktural pada Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet yang konsisten terpuruk di zona Underdeveloped dengan laju pertumbuhan negatif. Merespons temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan strategi prioritas yang melibatkan 6 OPD kunci, meliputi: (1) Intensifikasi digital Bapenda melalui tapping box dan validasi host-to-host BPHTB; (2) Reformasi tata kelola parkir Dishub melalui skema parkir berlangganan terintegrasi; (3) Digitalisasi retribusi pasar dan tiket wisata; serta (4) Optimalisasi pemanfaatan aset idle daerah melalui skema KPBU/BOT untuk memperkuat ketahanan fiskal jangka panjang.