PRAJA LAMONGAN

KAJIAN OPTIMALISASI PROGRAM YAKIN SEMUA SEJAHTERA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023

eko satryo hermawan, anifatus zahro — Tue, 03 Dec 2024 00:00:00 +0000

Survei Kepuasan Masyarakat ini diharapkan dapat mengetahui informasi pengguna layanan yang terdiri dari 3 hal, yakni: (1) Profil pengguna layanan; (2) Persepsi pengguna layanan, dan; (3) Keluhan, saran perbaikan serta aspirasi pengguna layanan.Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Amanat peraturan tersebut menyebutkan Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk itu berbagai terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik baik itu instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.Oleh karena itu, dalam hal ini perlu untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari perbaikan tersebut melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada aspek program unggulan daerah. Pedoman ini menggantikan pedoman sebelumnya dalam Permenpan RB No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik. Dalam Permenpan ini disebutkan bahwa SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran: (1) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan; (2) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; (3) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan (4) Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Kajian Optimalisasi Program YSS (Yakin Semua Sejahtera) Kabupaten Lamongan 2023 dilakukan dengan mengacu pada peraturan terbaru dengan memperhatikan ketelitian dan ketaatan metodologis sesuai konteks daerah kabupaten Lamongan.

PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR KABUPATEN LAMONGAN

hesty ramdhani meita murinda, rendra eko wismanu, Lailatun Nikmah — Tue, 03 Dec 2024 00:00:00 +0000

Indeks Kepuasan Layanan Infrastrutur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Kepuasan layanan berkaitan dengan pelayanan publik, Dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2012 tentang Pelayanan publik bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh pelayanan publik. Agar pelayanan dapat berjalan dengan baik perlu adanya monitoring yang dilakukan dengan evaluasi secara berkala atas pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Evaluasi yang dilakukan sebagai bentuk upaya pengumpulan, pengolahan, analisis, deskripsi dan penyajian data atau informasi sebagai masukan untuk pengambilan keputusan. Tujuan dilakukan penelitian ini sebagai salah satu dasar untuk mengukur pencapaian tujuan dalam misi ketiga RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lamongan yaitu “Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan”. Penelitan ini juga bertujuan untuk mengetahui espektasi dan persepsi masyarakat, sehingga kemudian dapat digunakan sebagai bahan penyusunan rencana dan strategi perbaikan kinerja secara menyeluruh. Dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup kegiatan. Wilayah yang dimaksud ada wilayah administratif Kabupaten Lamongan meliputi 27 Kecamatan. Sedangkan ruang lingkup kegiatan meliputi beberapa tahapan yang dimulai dengan persiapan data awal, pemetaan lokasi dan wilayah survei, persiapan surat tugas, koordinasi tim lapanagan, pengumpulan data hasil survei, pengolahan data dan penyajian data. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif, dengan menggunakan instrumen kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang disebarkan kepada masyarakat Lamongan. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya untuk terus melakukan peningkatan kualitas infrastruktur daerah secara berkelanjutan, agar dapat meningkatkan kepuasan masyarakat tentunya juga dengan menciptakan lingkungan yang lebih baik.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN LAMONGAN

Denny Iswanto — Tue, 03 Dec 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Lamongan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan tantangan dan strategi dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan, serta mengurangi stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Intervensi dilakukan dengan melacak kasus HIV/AIDS, melakukan promosi kesehatan yang menargetkan remaja, pekerja, dan penghuni lapas. Dalam upaya pencegahan, dilakukan penyuluhan dan inovasi layanan keliling. Sarana prasarana yang tersedia meliputi rumah sakit dan Puskesmas untuk melayani ODHA. Salah satu tantangan yang masih ada adalah kurangnya peran masyarakat dalam membantu penanggulangan, yang dipengaruhi oleh stigma negatif terhadap ODHA. Sistem informasi dan pelaporan data serta akses terhadap layanan kesehatan sudah tersedia. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah membantu dalam mengawasi kondisi ODHA. Temuan ini memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan saat ini dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan guna memperkuat respons terhadap pandemi HIV/AIDS di tingkat daerah.

HILIRISASI KELOMPOK TANI HUTAN DI KABUPATEN LAMONGAN

Choirul Anam, Khoirul Anam — Tue, 03 Dec 2024 00:00:00 +0000

Hilirisasi kelompok tani hutan di Kabupaten Lamongan merupakan upaya strategis untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani melalui diversifikasi produk hasil hutan dan pengembangan daya saing di pasar. Meskipun memiliki potensi besar, kelompok tani hutan menghadapi kendala dalam akses teknologi, pasar, dan sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi, hambatan, dan peluang hilirisasi guna mengoptimalkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, FGD, dan purposive sampling pada kelompok tani hutan di Kabupaten Lamongan. Data dianalisis dengan metode SWOT dan triangulasi untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam proses hilirisasi. Profil kelompok tani hutan di Kabupaten Lamongan menunjukkan variasi dalam jumlah anggota dan luas lahan yang dikelola, yang memengaruhi kapasitas hilirisasi dan pengelolaan sumber daya hutan. Produksi hasil hutan jati dan non-kayu memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi masih ada tantangan terkait teknologi, modal, dan akses pasar yang perlu diatasi melalui dukungan pemerintah dan keterlibatan pihak swasta. Dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi yang kuat, sektor hasil hutan di Kabupaten Lamongan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

PENYUSUNAN ROADMAP PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN UMKM KABUPATEN LAMONGAN

Muhammad Irfan Rizaldi, Danar Guruh Pratamono, Arip Rohman Soleh — Tue, 03 Dec 2024 00:00:00 +0000

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah segmen usaha yang berpotensi untuk berkembang dan menjadi salah satu tulang punggung pembangunan ekonomi daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Lamongan. Keseriusan Pemkab Lamongan memberikan pembinaan dan penguatan kepada 1.349 Koperasi dan 254.206 Usaha Mikro mampu mengantarkan Bupati Lamongan untuk meraih penghargaan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Pembina Koperasi Terbaik di Jatim pada Harlah Koperasi ke-75 pada bulan Juli 2022 Oleh Gubernur Jawa Timur. Berdasarkan hasil telaah permasalahan dan potensi berdasarkan kinerja existing, memperhatikan capaian indikator SDG’s untuk pemenuhan target pada tujuan pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan isu strategis prioritas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, serta hasil consensus atau kesepakatan antar stakeholder dan telah melewati forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan serta pembahasan bersama DPRD, maka rumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: Tingginya potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi kontribusi sektor pertanian, perdagangan, Industri, UMKM dan Pariwisata. Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan peta jalan/ roadmap UMKM Kabupaten Lamongan Tahun 2023-2026 dibagi dalam tahapan yaitu penguatan kelembagaan, produktivitas dan aksebilitas UMKM, akselerasi digitalisasi UMKM, dan pengembangan UMKM berkelanjutan.

ANALISIS MODEL LOGIS IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

A Rizal Khabibi — Tue, 03 Dec 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model logis dalam implementasi Rencana Strategis (Renstra) di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Lamongan. Fokus penelitian mencakup identifikasi komponen utama model logis, evaluasi efektivitas implementasi Renstra, serta rekomendasi perbaikan proses implementasi di masa depan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan studi kasus pada Renstra Bappelitbangda Kabupaten Lamongan. Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan observasi tak langsung yang kemudian dianalisis berdasarkan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Renstra Bappelitbangda telah berjalan efektif dengan capaian kinerja yang melampaui target, terutama dalam pencapaian kinerja pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, serta tata kelola internal instansi pemerintah. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh pemanfaatan sumber daya manusia yang kompeten, anggaran yang memadai, serta penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, koordinasi dan komunikasi antar bidang serta dengan mitra perangkat daerah sangat penting untuk memastikan pelaksanaan program yang sinergis dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi meningkatkan akuntabilitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Dukungan politik dari kepala daerah dan faktor eksternal lainnya juga memainkan peran penting dalam implementasi Renstra. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi Bappelitbangda dan pemangku kepentingan terkait untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Renstra.