POLITIK TATA KELOLA SDA DAN KEADILAN DISTRIBUTIF: ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM YSS DALAM PENURUNAN KEMISKINAN DI LAMONGAN

Abstrak

Latar belakang penelitian ini berfokus pada kompleksitas politik tata kelola sumber daya alam (SDA) di Kabupaten Lamongan yang menghadapi risiko paradoks Resource Curse di tengah arus masif industrialisasi dan hilirisasi. Pertumbuhan ekonomi daerah yang impresif seringkali menciptakan ekonomi enklave yang eksklusif, sehingga menuntut adanya instrumen keadilan distributif yang inklusif melalui kebijakan perlindungan sosial yang responsif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis efektivitas tiga instrumen kebijakan utama di bawah kepemimpinan Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA (Bupati) dan Dirham Akbar Aksara, S.E., M.M. (Wakil Bupati), yakni Pemberdayaan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP), Rantang Kasih, dan BPNT Daerah dalam mengakselerasi penurunan angka kemiskinan daerah. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kebijakan publik, di mana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci, observasi lapangan secara langsung, serta dokumentasi data sekunder dari laporan capaian kinerja daerah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sinkronisasi ketiga program tersebut berhasil memanifestasikan social dividend yang komprehensif bagi masyarakat. Pemberdayaan KRTP terbukti efektif mendorong transformasi ekonomi mikro dan kemandirian bagi kelompok produktif yang rentan termarjinalkan. Program Rantang Kasih sukses memitigasi kemiskinan ekstrem melalui jaminan pemenuhan nutrisi bagi kelompok lansia non-produktif, sementara BPNT Daerah berfungsi strategis sebagai alat stabilisasi daya beli terhadap volatilitas harga pangan. Secara integratif, sinergi ketiga program ini memberikan kontribusi nyata terhadap tren penurunan angka kemiskinan makro di Kabupaten Lamongan hingga mencapai 12,42% pada tahun 2023. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa politik tata kelola SDA yang berkeadilan harus menyelaraskan proteksi sosial karitatif dengan pemberdayaan ekonomi produktif untuk membangun ketahanan kelembagaan. Keberlanjutan keberhasilan ini memerlukan penguatan akurasi tata kelola data terpadu dan komitmen fiskal yang konsisten untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.