STUDY KONSTRUKSI KELEMBAGAAN NELAYAN TANGKAP (KASUS NELAYAN TANGKAP DI KECAMATAN PACIRAN)

Abstrak

Lebih dari 60 % penduduk dikecamatan Paciran kabupaten Lamongan bergantung pada laut, dan menyandarkan mata pencaharian sebagai nelayan dan pengolah hasil laut, yang mampu menopang lebih dari 80 persen kebutuhan hidup dalam rumahtangganya. Ketergantungan yang tinggi terhadap hasil laut menurunkan hasil tangkapan perunit dan kualitasnya. Lemahnya penegakan hukum (Quasi open access) dan membiarkan ekploitasi berlebih mengakibatkan kualitas bahanbaku menurun dan mengalami konstruktifitas yang tidak stabil atas pengolahan hasil laut tersebut. Tulisan ini menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana pemanfaatan sumberdaya laut dikecamatan Paciran, 2. Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya laut di kecamatan Paciran. Menggunakan analisis diskriptif, Analisis Stakeholder (AS) dan analisis Willingness To Accept (WTA). Dengan menggunakan data primer dan data skunder melalui sampel purposive sampling untuk AS dan Random Sampling untuk WTA. Serta kualifikasi data kualitatif diproses dengan stakeholder grid. Sumberdaya laut dan perikanan pantai utara Kecamatan Paciran selama ini telah dimanfaatkan untuk aktivitas perikanan tangkap, pariwisata natural beach, yang semua aktivitas ini merupakan bagian dari peran dalam konsepsi pertumbuhan ekonomi lokal berbasis kearifan sumberdaya kelautan yang berbahan baku hasil laut dan perikanan. Sementara pemasaran hasil tangkap masih mengikuti kelembagaan patron klien dan mengandalkan sektor kunjungan pariwisata lokal dan nasional. Teridentifikasi 13 stakeholder terkait pemanfaatan sumberdaya laut dan perikanan. Masyarakat kecamatan Paciran, Pernitas, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Pemerintah Kabupaten Lamongan yang harus terlibat langsung dalam tatakelola kelembagaan pengolah hasil laut dengan fasilitasi dari akademisi. Pemerintah daerah memiliki peluang untuk mengeluarkan kebijakan didalam memanfaatkan sumber daya laut di wilayahnya. Terkait proses konstruksi kelembagaan nelayan tangkap, maka proses partisipasi harus mampu melibatkan stakeholder pada proporsi yang tepat.