SEBAB-SEBAB ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN LAMONGAN SULIT UNTUK DITURUNKAN

Abstrak

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan besar yang dihadapi hampir diseluruh Negara di dunia, terutama bagi Negara yang masih berkembang seperti Indonesia. Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Jawa Timur tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Menurut badan pusat statistik provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 tercatat sebesar 11,77% dari penduduk Jawa Timur berada dalam jurang kemiskinan dan Kabupaten Lamongan menduduki peringkat ke sepuluh dalam peringkat kabupaten atau kota yang memiliki tingkat kemiskinan terbesar di Jawa Timur. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lamongan pada bulan Maret 2017 mencapai 171.38 ribu jiwa. Namun, menurut informasi yang diperoleh pada saat penelitian di lapangan Dinas Sosial setempat menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin tahun 2019 telah mengalami penurunan menjadi 148.917 ribu jiwa. Penelitian ini menggali sebab-sebab kemiskinan, sejauhmana tingkat efektifitas dan kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Lamongan dalam upaya-upaya pengentasan kemiskinan menggunakan field study (studi lapangan) dengan pendekatan metode kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari Badan Pusat Statistik, sedangkan untuk studi lapangan, peneliti secara individu akan berkomunikasi dan mengamati secara langsung di lapangan pada masyarakat sebagai penerima program-program pengentasan kemiskinan pada wilayah yang menjadi target sampel, yaitu Kecamatan Sarirejo, Babat dan Brondong. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa penyebab terjadinya kemiskinan di Kabupaten Lamongan, seperti adanya bantuan sosial yang belum tepat sasaran, belum meratanya sarana kesehatan, sarana prasarana pendidikan belum memadai, pemberdayaan masyarakat pada usaha mikro belum optimal. Namun, saat ini semua perangkat daerah sudah melakukan usaha perbaikan secara terus menerus, seperti penambahan fasilitas kesehatan pada setiap desa berupa Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan mobil sehat, serta melakukan verifikasi dan validasi ulang atas jumlah masyarakat miskin. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa upaya-upaya dalam penanggulangan kemiskinan belum efektif dilaksanakan.